BantenPandeglang

Terkait Pekerjaan Abrasi Laut di Desa Citeureup Diduga Tak Kantongi Ijin

454views

Pandeglang|SOROTDESA.COM- Beredar pemberitaan terkait dengan pekerjaan abrasi laut di desa Citereup kabupaten Pandeglang tersebut harus memiliki ijin dari pemerintah ataupun dinas terkait, di duga Asoka Resort Banten mengkleim laut demi kepentingan pribadi dan tak memiliki ijin dari pemerintah ataupun dinas terkait, salah seorang aktivis lembaga angkat bicara.

Nursamsu salah seorang aktivis lembaga swadaya masyarakat gabungan indonesia bersatu (LSM GIB) mengatakan keawak media sorotdesa.com, bangunan tersebut harus memiliki izin dari dinas kelautan/maritim nasional, atau melalui pergub, perda, perdes, semua itu sangatlah penting, Dan saat hal itu dipertanyakan kepihak perusahaan sama sekali tidak bisa menunjukkan kelengkapan perizinan tersebut, karena wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia yang jumlahnya puluhan ribu memiliki nilai yang luar biasa sehingga pengelolaan diatur dengan undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam perjalanannya kemudian untuk menyelesaikannya dengan perkembangan jaman diubah dengan undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, undang-undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki aturan pelaksanaan.

“Berkaitan dengan itu, Peraturan pemerintah nomor 62 tahun 2010 tentang pemanfaatan pulau-pulau kecil terluar dan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2010 tentang mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pelarutan presiden nomor 73 tahun 2015 tentang pelaksanaan koordinasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tingkat nasional, peraturan presiden nomor 51 tahun 2016 tentang batas sempadan pantai dan peraturan presiden nomor 32 tahun 2018 tentang badan otorita pengelolaan kawasan pariwisata labuhan bajo Flores, peraturan presiden nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut,” jelasnya

Lanjut Samsu, kalau mengingat pasal 12 RPW-3-K berisi kebijakan tentang pengaturan serta prosedur administrasi penggunaan sumber daya yang diizinkan dan yang dilarang, skala prioritas pemanfaatan sumber daya sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan jaminnan pertimbangan-pertimbangan hasil konsultasi publik dalam penetapan tujuan pengelolaan kawasan serta revisi terhadap penetapan tujuan dan perizinan.

“Adapun mekanisme pelaporan yang teratur sistematis untuk menjamin tersedianya data dan informasi yang akurat dan dapat diakses serta ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih untuk mengimplementasikan sesuai prosedur, beda halnya dengan pekerjaan abrasi laut di kerjakan Asoka Resort Banten yang ada di Desa Citereup, tidak bisa menunjukkan perizinan tersebut,” pungkas Nursamsu ke awak media

Oman SH Kepala Desa Citeureup saat dihubungi melalui telepon selulernya mengatakan pekerjaan tersebut belum ada laporannya ke pihak pemerintah desa, memang seharusnya ada laporan ke Pemdes. Sebagai aparatur pemerintahan desa kami juga perlu tahu bangunan tersebut bersumber dana dari mana,” ucapnya

Ditempat terpisah, H. Kosasih Camat Panimbang Saat dimintai keterangan melalui WhatsApp menjelaskan perusahaan Asoka Resort Banten selama ini belum ada ijin dari pihak kecamatan terkait pengedaman/pelaksanaan pekerjaan abrasi yang jaraknya sangat luas, sama sekali pihak kecamatan belum menerima ijin tersebut.

“Kami pihak kecamatan belum menerbitkan ijin dan tidak pernah memberikan ijin untuk pengerjaan Abrasi milik pribadi Asoka Resort Banten tersebut,” tegasnya dengan nada kesal, Selasa (01/09/2020)

Ditemui dilokasi Iwan manajer Asoka Resort Banten saat dimintai keterangan dirinya sama sekali tidak menjelaskan, hanya memberikan jawaban pekerjaan ini sudah berkoordinasi dengan pihak tertentu, ya itu pihak Polda,” ucapnya

Hal senada juga dikatakan Yanto selaku pengawas pekerjaan, sama tidak bisa menjelaskan terkait dengan ijin takut salah bicara.

“Sampai saat ini sama sekali tidak memberikan keterangan yang jelas, koordinasi pun belum ada dari pihak perusahaan Asoka Resort Banten tersebut,” ucapnya

Kasi pemerintahan Desa Yayat menerangkan hal yang sama bahwa pihak perusahaan Asoka Resort Banten belum ada koordinasi ke desa,” pungkasnya. (Nasrulah/Jaka Somantri)

Facebook Comments
Bagikan...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter