BantenPandeglang

Soal Dugaan BSB di Pangkas Kades Karyasari, Aktivis FKPS : Lapdukan Saja Langsung Ke APH

235views

 

PANDEGLANG |SOROTDESA.COM, Polemik Bantuan Sosial Beras (BSB) di Desa Karyasari dimana beras yang mestinya di terima 45 Kg (3 Karung) hanya di berikan 30 Kg(2 Karung) dengan dalih yang 15 kg (1 Karung) di berikan pada warga yang belum tersentuh bantuan membuat salah satu Aktivis Penggiat Sosial Encep Bachtiar Angkat Bicara.

“Para Kepala Desa Mestinya ikuti aturan yang sudah di tetapkan pemerintah dalam hal ini Kemensos RI, Dimana bantuan sosial beras adalah hak keluarga penerima manfaat (KPM) Perogram Keluraga Harapan (PKH) yang terdaftar dalam data kemiskinan DTKSK.

Dengan dalih apapun hal itu tidak di benarkan oleh siapapun Kepala Desa Karyasari harus mempertanggung jawabkan hal tersebut dan kalau dalihnya di berikan pada warga yang belum tersentuh bantuan maka dia harus bisa menunjukan berita acara (BA) Kesepakatan warga yang penerima manfaat program BSB.

Jika nanti di temukan berita acara (BA), Ini di sinyalir di duga sebagai bentuk pengarahan dari kades kepada KPM BSB, karena menurut saya KPM tidak akan melakukan hal itu, Apalagi informasinya sebelum realisasi adanya perdebatan dengan Pendamping PKH karyasari dan hal inipun tidak di benarkan oleh Korkab.

Saya menduga Kades Karyasari mengambil keputusan sendiri bukan berdasarkan aturan.

Dalam hal ini, Supaya memberi efek jera lapdukan saja langsung ke Aparat Penegak Hukum (APH) baik kepolisisan ataupun kejaksaan negeri (Kejari) Pandeglang karena hal ini di duga sudah jelas melanggar aturan dan harus di tindak tegas” Tutupnya. Sabtu, 21/11/2020

Sementara itu Panji Yuri dari Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) DPD Provinsi Banten mengatakan ” Jika benar dugaan tersebut ada, maka pihak – pihak terkait perlu melakukan investigasi dilapangan, sehingga segela persoalan cepat terselesaikan, kalau indikasinya mengarah kepidana tentu ada bagianya dalam hal ini diantaranya kepolisian misalnya, atau sangsi – sangsi yang lain yang paling penting, perlu adanya penegasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap Oknum”, tutup Panji.

(Red)

Facebook Comments
Bagikan...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter