BantenPandeglang

Sebagian Besar Desa Belum Manfaatkan BUMDes Untuk Dongkrak PADes

252views

Pandeglang|sorotdesa.com- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi baru saja mengumumkan, memasuki Juli 2018 saat ini, jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di seluruh Indonesia mencapai 35 ribu dari 74.910 desa di seluruh bumi nusantara.

Jumlah itu lima kali lipat dari target Kementerian Desa yang hanya mematok 5000 BUMDes. Apakah itu berarti kekuatan BUMDes sudah siap menjadi kekuatan ekonomi raksasa di Indonesia?

Masalahnya, hingga sampai saat ini, berbagai data menyebut bahwa sebagian besar BUMDes masih sebatas berdiri dan belum memiliki aktivitas peluang usaha rumahan yang menghasilkan. Sebagian lagi malah layu sebelum berkembang karena masih ‘sedikitnya’ pemahaman BUDMdes pada sebagian besar kepala desa.

Ada beragam masalah yang membuat ribuan BUMDes belum tumbuh sebagaimana harapan. Pertama, karena wacana BUMDes bagi banyak desa baru masih seumur jagung terutama sejak disahkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di Kabupaten Pandeglang Badan usaha milik desa (BUMDes), merupakan urusan usaha desa yang dikelola langsung oleh pemerintahan desa, diduga ini belum sehat. Sehingga masih membutuhkan pendampingan maupun dukungan pemerintah daerah, misalnya di kecamatan Cibitung, Cibaliung, Sukajadi, Cimanggu dan Sumur, berikut Cikeusik ini banyak BUMDes bermunculan, akan tetapi belum sehat, BUMDes yang sehat itu artinya (usaha) yang menguntungkan, yang bisa menyetor devidennya kepada PADes (pendapatan asli desa).

Harusnya keberadaan BUMDes di tiap desa memberikan kontribusi terhadap pelaku usaha yang berada di desa sehingga apabila BUMDes-nya sehat, maka masyarakat bisa menerima dampak positifnya.

Ini penting, karena Undang-undang Desa mutlak mendorong desa supaya mandiri, mandiri kemampuan fiskalnya harus kuat, tidak hanya mengandalkan alokasi dana desa (ADD), dana desa, tetapi mereka harus bisa mencari uang sendiri melalui BUMDes

Untuk itu, pemerintah daerah harus memberikan dukungan baik pendampingan maupun sarana penunjang yang dibutuhkan BUMDes, dengan harapan dapat berkembang dan memandirikan masyarakatnya seperti di Desa yang sedang berkembang saat ini.

Dari hasil penulusuran Sorotdesa.com, dugaan kuat di masing-masing desa Bumdes dijadikan hanya sebatas formalitas atau hanya pembuktian yang notabennya tidak sesuai dengan anggaran yang ditentukan oleh pemerintah sesuai aturan yang di umumkan ke publik. Ini diantara desa ada yang hanya sebatas mengadakan bukti BUMDes, yaitu satu set tenda hajatan yang ternyata ketua BUMdes pun tidah tau arah kegiatan tersebut. Lain didesa yang benar-benar mengelolanya dengan baik, misal di desa Mahenra dimana PADes nya terdapat Rp 10 .000.000 (sepuluh juta rupiah) dari hasil pengelolaan di peruntukan kembali ke kebutuhan desa tersebut.

Sekdes mahendra Yadi, S. IP saat dikonfirmasi mengatakan, Kami berusaha sebaik mungkin untuk anggaran BUMDes dimana pengelolaan yang kami pantau alhamdulilah membuahkan hasil yang baik.

Walaupun masih kecil pendapatanya tapi kami merasa bangga dan puas, tidak ada kerugian yang berkurang selama ini, dengan adanya bumdes perguliran dana akan bertambah PADes pun akan terlihat jika dikelola dengan baik, ujar Yadi

Ditempat terpisah, Hadi fatoni S. Sos Camat Cimanggu berpendapat, apabila ditemukan hal seperti itu dirinya berharap agar diberikan himbauan serta perbaikan agar pemerintahan desa bisa memanfaatkan dan menjalankan fungsi BUMdes kedepan, pungkasnya saat dihubungi via telepon selulernya, Jum’at 27 Maret 2020 (Ahyar)

Facebook Comments
Bagikan...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter