BantenPandeglang

Gawat! Proyek Rabat Beton Dari Dana Desa di Desa Sindangkerta – Cibitung Diduga Dikerjakan Oleh Pihak Ketiga

941views

PANDEGLANG | sorotdesa.com – Dugaan Penyalahgunaan Dana desa Tahap II Tahun Anggaran 2019 di desa Sindangkerta Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang, dalam pelaksanaan pembangunan Proyek Rabat Beton, dimana kegiatan pekerjaannya dikendalikan oleh pihak ketiga, Sabtu (31/08/2019).

Menanggapi hal tersebut, Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) 212, Nardi menjelaskan, dari hasil konfirmasi dengan Hamid selaku ketua TPK tidak pernah dilibatkan dalam melaksanakan pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

“Tim Pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa di Desa serta hanya dijadikan boneka,” ucap Nardi kepada awak media sorotdesa.com pada Sabtu (31/8/2019) pukul 15.00 WIB

Nardi menambahkan, untuk masalah pembangunan desa dikendalikan oleh pihak ketiga dan tanpa melibatkan TPK sebagai Tim Pengelola Kegiatan yang sudah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

“Kegiatan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa, dimana pekerjaannya dikerjakan oleh pihak ketiga, padahal TPK sebagai Tim Pengelola Kegiatan yang sudah dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, Namu tidak pernah difungsikan kewenangannya” ujar Nardi.

Selain itu, kata Nardi, Pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Desa Sindangkerta tidak mematuhi etika terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan. Hal itu terbukti dengan tidak dilibatkannya Tim Pengelola Kegiatan TPK sebagai tim yang ditetapkan untuk melaksanakan pembangunan desa.

“Kepala Desa diduga keras sudah melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan dalam penggunaan Dana desa dengan tidak dilibatkannya Tim Pengelola Kegiatan TPK itu sudah melanggar aturan, yang seharusnya bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan Pengadaan Barang/Jasa harus mengacu kepada Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, sesuai peraturan Bupati Pandeglang Nomor 43 Tahun 2015, Mengingat Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” terang Nardi.

Gerakan Anak Indonesia Bersatu (GAIB) 212 juga meminta kepada Bupati Pandeglang Hj. Irna Narulita, S.E., M.M dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk memberikan sanksi administratif atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) oleh Kepala Desa, dimana Dana Desa tersebut tidak digunakan sesuai peraturan perundang – undangan, dimana kegiatan pekerjaannya Pengadaan Barang/Jasa dikendalikan oleh pihak ketiga.

“Kami sebagai masyarakat sekaligus Kontrol sosial pandeglang selatan meminta Hj. Irna Narulita, S.E., M.M selaku Bupati Pandeglang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) untuk memberikan sanksi administratif atas dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) oleh Kepala Desa, dimana dalam pelaksanaannya Dana Desa tidak digunakan sesuai peraturan perundang – undangan, dalam kegiatan pekerjaannya Pengadaan Barang/Jasa dikendalikan oleh pihak ketiga. Artinya, pekerjaan tidak diswakelola atau dijalankan sendiri oleh TPK,” ungkap Nardi.

Lanjut Nardi bahwa dana desa tidak boleh dikendalikan oleh pihak ketiga karena untuk menciptakan kesempatan kerja di desa dan pemberdayaan masyarakat serta pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran untuk dapat mengelola pembangunan desa.

“Pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat dipertanggungjawabkan dengan melibatkan Tim Pengelola Kegiatan TPK sebagi tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk mengelola dan mengerjakan pembangunan yang bersumber dari dana desa,” terangnya.

Sementara itu, dari hasil pantauan awak media sorotdesa.com dalam pembangunan Proyek Rabat Beton yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2019 di desa Sindangkerta Kecamatan Cibitung, adanya dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) oleh Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, dimana DD tersebut dikendalikan oleh pihak ketiga dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa tidak patuh terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan. Hal itu diyakini dengan tidak dilibatkannya Tim Pengelola Kegiatan TPK sebagai tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa untuk melaksanakan pembangunan dan pengadaan barang/jasa.

Dimana Dana Desa yang mempunyai prinsip swakelola dan berbasis sumber daya desa yang seharusnya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa dan kearifan lokal, Namun pada kenyataannya pelaksanaan kegiatan Rabat Beton tersebut diserahkan kepada pihak ketiga tanpa proses yang benar. Jelas ini melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Perbup Pandeglang Nomor 43 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, Yang seharusnya kegiatan pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh Tim Pengelola Kegiatan, tetapi dalam konteksnya kegiatan tersebut malah diserahkan pihak ketiga. Ini menunjukkan lemahnya fungsi pembinaan dan pengawasan dari Pihak Kecamatan Cibitung.

Selain hal dasar yang dilanggar oleh pemerintah desa tersebut juga diduga terdapat pelanggaran-pelanggaran lain dimana Spesifikasi bangunan tidak sesuai dengan RAB yang ada yaitu dalam RAB menggunakan semen tiga roda namun fakta di lapangan semen yang digunakan berbeda dan tidak menggunakan plastic cor dalam pekerjaannya. Sehingga Pemerintah Desa diduga melakukan Mark Up anggaran.

Sampai berita ini ditulis awak media masih terus berupaya untuk meminta klarifikasi kepala desa untuk meminta keterangan lebih lanjut terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut.

(Kasman)

Facebook Comments
Bagikan...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter