BantenPandeglangPendidikan

Dugaan pungli UNBK di SMPN 2 Àngsana, Kabid SMP akan panggil Kepsek Kedua Kalinya

512views

PANDEGLANG, | sorotdesa.com – Kabid SMP Disdik Pandeglang akan melakukan pemanggilan untuk kedua kalinya dan menyelidiki soal dugaan pungutan liar UNBK sebesar Rp 375 ribu yang terjadi di SMPN 2 Àngsana. Pungli itu terungkap dari keterangan sejumlah siswa di sekolah itu yang menerangkan kepada sorotdesa.com usai pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang selama ini sudah berjalan. Atas kasus itu maka Kabid SMP Disdik Pandeglang berencana memanggil Kepala Sekolah. Kamis (9/5/19).

“Kalau pungutan itu dilakukan oleh komite sekolah melalui musyawarah tidak menjadi persoalan, tetapi jika melalui dewan guru itu tidak diperbolehkan, artinya sudah mengarah ke delik hukum,” kata Kabid SMP Disdik Pandeglang Warso, Senin (6/5).

Warso menuturkan, Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) seharusnya tidak dipungut biaya. Kepsek dan guru merupakan pelaksana kebijakan yang seharusnya bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan harus memberikan tembusan kepada pihak dinas.

“Tugas Kepsek dan guru merupakan pelaksana kebijakan yang seharusnya bisa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan dan harus memberikan tembusan kepada pihak dinas jika ada kebijakan yang bertentangan dengan aturan,” ungkapnya.

Masih dikatakannya, jika membutuhkan penambahan biaya untuk kegiatan UNBK guru seharusnya menyampaikan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan. Selanjutnya, baru bisa dilakukan pengambilan keputusan. Namun, jika Kepsek berinisiatif sendiri mengambil kebijakan, itu juga harus ada tembusan ke Dinas Pendidikan.

“Kepala sekolah harus memberikan tembusan ke Dinas Pendidikan. jika akan melakukan pungutan untuk kegiatan apapun yang tidak terpapar dari Anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah BOS. Sehingga jika tidak ada tembusan ke Dinas Pendidikan, hawatir akan timbul permasalahan dari kebijakan yang dibuat,” ucapnya.

Selain itu, ia akan mempertanyakan kembali kebijakan Kepsek SMPN 2 Angsana, yang melakukan pemungutan dana untuk kegiatan UNBK melalui dewan guru, dari pemanggilan pertama hasil klarifikasi pemungutan tersebut dilakukan oleh komite sekolah. Meski demikian ia memang mengakui adanya pungutan untuk kebutuhan sewa gedung dan pembayaran listrik untuk menunjang kegiatan itu. Sehingga ada biaya yang harus dibayar wali murid.

“Seharusnya pihak sekolah tidak boleh melakukan pemungutan dan kami pihak dinas sudah menginstruksikan jangan ada pungutan untuk kegiatan ujian tersebut,” ucapnya.

Dirinya mengaku adanya pemungutan sebesar Rp 375 ribu untuk biaya UNBK baru mengetahui dari informasi awak media dan itupun kepala sekolah sudah dipanggil dipinta keterangan pada selasa (2/5/19) terkait persolan tersebut dan kami dari pihak dinas akan melakukan pemanggilan kedua kalinya.

“Kami dari pihak dinas akan melakukan pemanggilan kedua kalinya setelah selasa lalu yang bersangkutan sudah dipanggil untuk dimintai keterangan lebih jelas terkait dengan pungutan sebesar Rp 375 ribu untuk biaya UNBK,” tutupnya.

(Kasman)

Facebook Comments
Bagikan...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter