BantenPandeglang

Diduga Akan Ada Ploting Suplier Oleh Kadinsos Pandeglang Pada Program Sembako Tahun 2021

683views

PANDEGLANG | SOROTDESA.COM,- Topan Faqih. SH. selaku aktivis Pandeglang angkat bicara,terkait Program sembako adalah program penanggulangan kemiskinan berasal dari anggaran nasional, APBN yang langsung di transfer melalui himpunan Bank Negara (Himbara) pada rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dikeluarkan oleh kementerian sosial Republik Indonesia, bukan berasal dari anggaran daerah atau APBD. kata Topan, Kamis (14/01/2021).

Masih Kata Topan. Awal tahun 2021 ini ramai informasi yg berkembang terkait dugaan adanya ploting suplayer untuk program sembako di wilayah Kabupaten Pandeglang oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, padahal dengan adanya penunjukan ini adalah melanggar Pedum program sembako yaitu memakai prinsip pasar bebas, agen boleh memilih pemasok siapapun dan belanja kemana saja tanpa harus di arahkan atau ditunjuk oleh pihak lain, ungkap Topan.

“Bahkan lebih parahnya demi kepentingan Dinas Sosial diduga akan mengganti beberapa Pendamping tanpa ada dasar kesalahan mereka, padahal pendamping ini diangkat dan di berikan honor oleh Kemensos dan sudah teruji dalam melaksanakan tugas pendampingannya, tambahnya.

Topan melanjutkan, para agen e- warong akan di paksa oleh Kepala Dinas Sosial untuk melakukan MoU dengan suplier yg sudah ditunjuk, sehingga para agen menjadi bingung karena diluar kehendak mereka dan tidak diberikan kebebasan dalam memilih pemasok.

Dinas Sosial hanya sibuk dengan urusan ploting suplayer, bukannya bagaimana upaya menyelesaikan permasalahan saldo kosong yg sekarang (bulan januari) ini sangat banyak yaitu kurang lebih 40 % saldo kosong, sehingga ini menjadi permasalahan para KPM terlebih dimasa pandemi covid 19 sekarang.

Kasihan para KPM sudah menunggu berharap agar segera ada penyaluran sembako tapi karena permasalahan ini akhirnya mereka terganggu sampai berita diturunkan belum ada izin dari Dinsos untuk melaksanakan penyaluran, padahal semua sudah jelas, pada tanggal 6 januari saldo KPM sudah pada masuk, laouncing bansos secara nasional sudah dilaksanakan, intruksi presiden sudah jelas harus segera ada penyaluran.

Miris sekali ketika pandemi covid seperti ini, ketika masyarakat dalam keadaan susah justru Dinas Sosial diduga melakukan kebijakan yg melenceng, untuk itu kami berharap pada Kemensos, APH baik Kepolisian maupun Kejaksaan agar ada upaya pencegahan pada kondisi seperti ini, agar kembali pada aturan yg berlaku, tegas Topan kepada Media sorotdesa.com.

Panji Yuri dari Gabungan Wartawan Indonesia ( GWI ) sependapat bahwa dengan adanya duagaan yang disampaikan Aktivis Topan terkait dengan rencana ploting bisa saja benar karena pada kenyataanya adanya informasi dan laporan dari wartawan yang di usir oleh Oknum Dinsos  ketika pihak Dinsos akan mengadakan pertemuan dengan para e- waroeng, Panji juga menambahkan dugaan adanya e-waroeng dibatasi misalnya dalam pengadaan komoditi itu benar atas pengakuan dari salah seorang agen atau e waroeng, saya ada rekamanya keluhan dari seorang agen atau e-waroeng, Tutur Panji. ( Red ).

Facebook Comments
Bagikan...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter