BantenPandeglang

Buruknya Kualitas Sembako BPNT, Aktivis GNPK Tuding Peran Pemkab Pandeglang Tak Konsisten

581views

Pandeglang|SOROTDESA.COM – Ditemukannya komoditi pangan tidak berkualitas yang telah di distribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program sembako Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pandeglang, Propinsi Banten, membuat aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Pandeglang, geram dan angkat bicara.

Enoh Junaedi Ketua GNPK Pandeglang Kepada sorotdesa.com Jumat (15/05/2020) via telepon selularnya menuding peran Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang, khususnya Dinas Sosial tidak konsisten dalam menjalankan dan mengelola program Pemerintah Pusat untuk masyarakat miskin.

“Saya tahu bukan hanya dari berita, tapi ini fakta kalau di masyarakat KPM menerima bantuan pangan dari agen E Warung, tidak tepat sasaran dan tidak tepat kualitas,” cetus Enoh

Dikatakan Enoh, tidak konsistennya Pemkab Pandeglang, itu terbukti dari setiap penyaluran bantuan kerap saja ditemukan komoditi pangan yang tidak layak dikonsumsi, seperti komoditi telor yang diterima KPM masih ada telor berwarna putih, atau telor HE (Hatched Egg). Padahal Pemerintah telah melarang peredaran telor tersebut, karena telor HE bukanlah telor konsumtif.

Tidak hanya komoditi telor, KPM juga ada yang menerima beras diduga bukan beras premium karena dari bentuk dan warna saja sudah bisa diketahui kalau itu beras murah, lalu ada juga KPM menerima buah apel warnanya hijau ukuran kecil, dan itu juga dipastikan kurang berkualitas dan harganya pun murah.

“Sepertinya program BPNT ini bermasalah dari hulu hingga hilir, karena setiap kali didistribusikan oleh suplayer dan agen ke KPM selalu saja ada masalah, berarti hal itu tidak pernah menjadi bahan evaluasi pihak terkait, mulai dari Timkor program yang didalamnya juga ada Dinas Sosial, Suplayer, TKSK hingga Agen E Warung semua terkesan masa bodoh. Apakah memang benar ada dugaan kongkalingkong para oknum dalam program BPNT, jawabannya tunggu hasil penyelidikan penegak hukum, itu juga jika penegak hukum di Pandeglang tidak tutup mata tutup telinga,” harap Enoh

Menanggapi hal tersebut kata Enoh, Sekda Pandeglang selaku Ketua Tim Koordinator Program BPNT di Kabupaten Pandeglang, segera melakukan monitoring dan Evaluasi langsung ke lapangan mengunjungi para KPM.

“Ibu Hj Nuriah selaku Kepala Dinas Sosial, kiranya dapat memecat setiap oknum TKSK yang diduga turut bermain atau melakukan konspirasi dengan oknum suplayer nakal yang lebih berorientasi terhadap keuntungan semata, tetapi tidak melihat kebutuhan dan nasib masyarakat miskin,” Pungkas Enoh

Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Hj Nuriah ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (16/05/2020) menjelaskan, banyaknya pengaduan masyarakat terkait dengan program sembako BPNT di beberapa wilayah kecamatan di Pandeglang, pihaknya mengaku langsung turun ke lapangan melakukan monitoring dan evaluasi setiap timbul permasalahan seputar program tersebut.

“Kami sudah turun ke lapangan guna evaluasi. Dan dari hasil evaluasi sejak Januari, pebruari, maret, hingga awal april ini, sudah ada 6 orang TKSK yang kena peringatan dan menerima SP 1, termasuk TKSK Kecamatan Mandalawangi,” terangnya

Nuriah menambahkan, tahun 2019, tidak ada namanya SP. Tapi sekarang kata dia, SP diberlakukan agar tidak ada lagi, TKSK yang nakal dan berani menyalahgunakan wewenangnya itu, sehingga program untuk warga miskin dapat berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah. (Team)

Facebook Comments
Bagikan...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter