BantenPandeglang

Ada Oknum Petugas PLN, Diduga Pungut Biaya Ganti KWH Meteran Listrik

5.08Kviews

Pandeglang, sorotdesa.com- Sampai saat ini PT PLN Persero merupakan satu-satunya badan usaha milik negara yang menyediakan pasokan tenaga listrik bagi rakyat Indonesia. PT. PLN Persero yang berkedudukan sebagai badan usaha milik negara merupakan badan usaha yang oleh pemerintah diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Hal tersebut seperti termuat dalam pasal 7 UU 15 tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan juncto pasal 3 ayat 1 dan 13 Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik menyatakan bahwa dalam hal koperasi, swasta, dan BUMN atau lembaga negara lainnya selaku Pemegang Usaha Ketenagalistrikan dari BUMN yaitu PLN.

Dasar hukum tentang kedudukan PT. PLN Persero sebagai Badan Usaha Milik Negara juga diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan, bahwa usaha penyediaan tenaga listrik dilakukan oleh negara dan diselenggarakan oleh badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan.

Meteran listrik atau KWH meter adalah alat yang berfungsi untuk mengukur daya listrik. Dengan melihat angka yang ada pada meteran listrik, kita (pelanggan) bisa mengetahui berapa besar pemakaian daya listrik.

Namun, ada kalanya meteran listrik tersebut rusak. Angka yang ditunjukkan tidak akurat atau bahkan sama sekali tidak berfungsi. Agar pelanggan tetap bisa mengecek pemakaian listrik, maka pelanggan harus mengganti meteran tersebut.

Untuk menyampaikan keluhan atau mengajukan perbaikan meteran listrik rusak, Pelanggan bisa mendatangi unit PLN terdekat atau menghubungi layanan call center PLN 123.

Proses perbaikan meteran yang rusak tidak akan memakan waktu yang lama, tapi memang harus bersabar untuk menunggu petugas datang untuk memperbaiki. Proses perbaikan meteran listrik pelanggan yang rusak tidak dibebankan biaya apapun, dengan catatan pelanggan tidak menggunakan sambungan sementara selama menunggu petugas datang untuk melakukan perbaikan.

Namun, harus waspada. Sebab, ada juga oknum petugas yang ingin mengambil keuntungan dari kejadian ini. Biasanya mereka meminta biaya besar untuk penggantian meteran listrik meskipun kerusakan bukan disebabkan oleh pelanggan.

Alasannya karena meteran yang terpasang disetiap pelanggan itu milik PLN, maka jika mengalami kerusakan yang bukan disebabkan kesalahan pemilik rumah, maka sudah menjadi tanggung jawab PLN untuk memperbaikinya tanpa ada pungutan biaya apa pun alias gratis.

Instalasi Listrik Korsleting. Hal ini bisa menjadi pemicu kerusakan meteran jika sering terjadi pemakaian alat-alat listrik yang berlebihan. Jika terlalu banyak menggunakan elektronik yang melebihi kapasitas, hal ini juga bisa membuat meteran rusak.

Oknum petugas PLN dalam prakteknya berdalih agar KWH meteran biar cepat di ganti maka harus di bayar dengan pengajuan KWH priodek lewat jalan belakang. Pahal kita sudah tahu bahwa semua yang berkaitan dengan alat pengukur pemakaian atau KWH adalah sepenuhnya kewajiban pihak PLN dalam penggantiannya dengan tidak memungut biaya apapun kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan sorortdesa.com dilapangan, hampir disemua Kecamatan yang ada di kabupaten pandeglang ini warganya mengeluh dan resah akan adanya pungutan disaat pergantian KWH meter milik PLN, belum lama ini

Adapun warga yang mengeluh saat ditemui, Dariman, salah satu warga kp Petey desa Padaherang kecamatan angsana kabupaten pandeglang, ia mengeluh dan resah akibat ketidak tahuan prosedur tentang pergantian KWH meter yang rusak di rumahnya.

Begitu datang pihak PLN kerumah pelanggan atau konsumen mereka langsung meminta uang sebesar bervariasi mulai Rp 100 ribu sampai Rp 450 ribu.

Iya kan saya tidak tau pak, takut sayamah bahaya kalau sudah rusak KWH nya, ujar Dariman

Oom, warga lain juga mengatan ketika KWH saya surak dan minta dicek ternyata rusak dan harus diganti baru.

Dikatakan Oom, ketika ia setelah mengudakan ke pihak PLN, langsung pihak dari PLN datang kerumah, dan langsung di losh whatt dan meminta uang sebesar RP 100 rb, dan katanya nanti setelah datang KWH baru kemudian dipasang saya harus bayar kembali sebesar Rp 300 ribu

Dari yang tersebar di dua kecamatan Angsana dan kecamatan Munjul ternyata praktek oknum petugas PLN ini sangat mengejutkan karena dari hasilnya banyak sekali bukti bukti penemuan di lapangan yang di dapatkan.

menurut salah satu konsumen yang lainnya saat dimintai keterangan menyebutkan bahwa kami awalnya melaporkan ke petugas PLN setempat bahwa kWh saya rusak kemudian selang beberapa hari setelah kami melaporkan datanglah petugas PLN yang ngakunya petugas utusan dari PLN Malingping. Singkat cerita setelah kWh di pasang kami di pintai sejumah uang waktu itu saya di pinta Rp. 300 ribu yang katanya untuk biaya administrasi.

Bergerak kebeberapa desa yang tersebar di dua kecamatan dan hasilnya kami mendapati temuan yang bukan sedikit. Oknum petugas PLN melakukan pemungutan penggantian kWh priodek atau rusak. Oleh karena itu dari hasil temuan ini akan ditindaklanjuti dengan meminta keterangan atau klarifikasi langsung ke kantor PLN terkait. Terutama yang berada di wilayah kerja PT. PLN (Persero) UPJ Malingping yang kemudian meminta penjelasan terkait aturan penggantian kWh priodik atau rusak ke PT. PLN (Persero) APJ Banten. Sebagai penanggung jawab di wilayah provinsi banten dalam waktu dekat.

Ade S, Ketua Danru (Komandan Regu) di PT Mahiza Karya Mandiri Posko Kecamatan Munjul, mengatakan ia sama sekali awalnya tidak tahu akan adanya kejadian ini dilapangan, akan tetapi setelahnya Ade pun mengakui dan mengiyakan.

Saya akan koordinasi kembali dengan kawan-kawan dilapangan terkait dengan apa yang sudah terjadi dilapangan, pungkas Ade (18/02/2020) saat ditemui di posko Munjul (Team/Red)

Facebook Comments
Bagikan...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter