PANDEGLANG, | sorotdesa.com – Pelaksanaan Pembangunan Desa Penyelenggaraan Proyek Madrasah yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2019 di Desa Curug Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang diduga mengabaikan aturan perundang – undangan. Hal itu terkuak dari hasil penelusuran dan konfirmasi dilokasi kegiatan tidak memasang papan informasi proyek dari awal pelaksanaan pembangunan yang seharusnya papan informasi proyek terpasang dari awal pelaksanaan sampai akhir pekerjaan yang berfungsi sebagai sarana informasi, Rabu (10/7/2019).

Kegiatan pekerjaan pembangunan madrasah yang bersumber dari dana desa (dd) tidak dipublikasikan ke publik sudah melanggar aturan yang termaktub dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

Sementara itu, Dirman, Kepala Desa Curug ketika dikonfirmasi terkait penyelenggaraan proyek madrasah yang bersumber dari dana desa (dd) itu menjelaskan bahwa pemasangan papan informasi proyek belum dipasang karena belum sempat dan baru selesai dibuat.

“Untuk papan informasi proyek belum dipasang karena belum sempat dan baru selesai dibuat,” jelas Dirman kepada sorotdesa.com.

Dari hasil pantauan dilapangan sesuai fakta yang ditemukan dilokasi kegiatan dan hasil pengamatan terhadap pembangunan dianggap sudah melanggar pasal perundangan – undangan tentang keterbukaan informasi publik (KIP) dan mengabaikan aturan yang termaktub dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa berfungsi sebagai sarana informasi.

Selain itu, dengan tidak terpasangnya papan informasi proyek masyarakat tidak dapat ikut serta memantau dan mengawasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan.

Temuan dilapangan dari hasil penelusuran sorotdesa.com yang sudah dikonfirmasikan dengan kepala desa selaku penanggungjawab maka dengan dasar itu meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang memberikan sanksi administrasi kepada kepala desa yang sudah mengabaikan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

(Kasman)

Facebook Comments