BantenPandeglangPeristiwaProyekSorot DesaSosial

Ditemukan, Proyek Posyandu dan Madrasah Milik Desa di Desa Curug-Cibaliung Di Duga Proyek Siluman

0views

PANDEGLANG, | sorotdesa.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang jangan tutup mata dan harus memberikan sanksi administrasi kepada Kepala Desa Curug Kecamatan Cibaliung Kabupaten Pandeglang terkait Pelaksanaan Pembangunan Desa Penyelenggaraan Proyek Madrasah yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2019 yang sudah mengabaikan aturan perundang – undangan, Kamis (11/7/2019).

Berdasarkan laporan informasi dari narasumber yang enggan disebutkan identitasnya dan hasil penelusuran awak media dilokasi kegiatan terkuak sejumlah pekerjaan pembangunan proyek desa dianggap sebagai proyek siluman. Pasalnya, dalam pelaksanaan pembangunan tidak disertai dengan papan informasi proyek, diantaranya pembangunan proyek madrasah yang bersumber dari dana desa tahap I dan penyelenggaraan pembangunan posyandu bersumber dari bantuan keuangan provinsi (banprov) tahun anggaran 2019.

Kewajiban memasang plang papan nama proyek tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Selain itu ada Permen PU No.12 Tahun 2014 tentang pembangunan drainase kota,infrastruktur,jalan dan proyek irigasi. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

Pentingnya papan nama proyek tersebut, di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

Dengan adanya plang papan nama proyek itu, masyarakat dapat mengawasi secara langsung pengerjaan proyek yang ada sehingga dapat terwujudnya pembangunan yang sesuai dengan harapan untuk mengedepankan kualitas dan transparansi kepada masyarakat.

Setiap proyek yang menggunakan keuangan negara dalam mengerjakan pembangunannya harus transparan, harus mematuhi kaidah-kaidah yang sudah ditentukan oleh pemerintah seperti memasang papan informasi proyek agar masyarakat juga mengetahuinya berapa jumlah dan besarnya anggaran.

Seharusnya plang nama proyek dipasang dilokasi sejak awal dimulainya kegiatan sampai dengan akhir pekerjaan karena plang informasi tersebut sudah ada di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Untuk itu, sorotdesa.com secara keorganisasian minta agar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Pandeglang melakukan pengawasan dan memberikan sanksi administratif kepada kepala desa terkait hal tersebut.

[Kasman]

Facebook Comments
Bagikan...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter